Pelatihan Bumdes.
Pernyataan Joko Widodo soal banyaknya kucuran anggaran kepada BUM Desa atau yang dikenal sebagai Bumdes, seakan mengingatkan kita semua tentang pentingnya pembenahan terhadap pembinaan desa selama ini, terutama bumdes. Betapa tidak, meskipun kucuran anggaran yang begitu besar ditambah “pembinaan” dari banyak lembaga supra desa, ternyata tidak menghasilkan dampak yang siginifikan. Terbukti dengan banyaknya Bumdes yang tidak berkembang bahkan ada yang tidak jalan alias mangkrak.
Penyebab penting dari masalah tersebut diatas adalah pada faktor penyiapan sumberdaya manusia. Pertama pada saat penunjukkan pengelola BUM Desa. Masalah di desa, terutama desa di pelosok alias terpencil, adalah sulitnya mencari mereka yang berpendidikan memadai, yang memahami masalah pengelolaan badan usaha. Masalah ini dapat diatasi dengan memilih pengelola BUM Desa yang jujur. Itu saja. Soal kemampuan bisa diasah, tetapi kejujuran merupakan sikap mental yang utama. Hanya mereka yang jujur saja yang bisa amanah. Apakah mencari orang jujur juga sulit?
Kata kuncinya adalah bagaimana seorang Kepala Desa ketika menunjuk pengelola BUM Desa melepaskan diri dari kepentingan pribadinya, apa pun itu. Lalu menggantinya, murni, untuk kepentingan desanya. Dalam konteks ini, adalah bagaimana menemukan dan meminta seseorang yang punya keikhlasan hati dan kemauan kuat untuk mengelola BUM Desa. Jika Kepala Desa masih melibatkan kepentingan pribadinya dalam menunjuk pengelola BUM Desa, maka yang namanya “conflict of interest” sulit dihindari.
Contoh Desa Wisata yang dikelola Bumdesa
Setelah menunjuk pengelola BUM Desa, maka tantangan terpentingnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan mereka. Banyak pilihan… mulai dari membaca membaca sendiri di internet melalui kai gugel. Atau mencari buku-buku dan belajar sendiri secara otodidak. Atau pergi ke instansi pembina BUM Desa dan meminta pelajaran atau informasi dari sana, dan lain-lain. Akan tetapi cara belajar yang demikian kurang terstruktur dan bisa jadi informasi yang diperoleh menjadi sepotong-sepotong.
Maka pilihannya adalah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan Bumdes. Yang paling penting pastikan bahwa lembaganya legal, fasilitator atau trainernya bersertifikat resmi dalam bidang pelatihan (metodologi) dan bumdesa (TOT), serta punya pengalaman yang mumpuni.
Apakah yang perlu pelatihan cuma pengelola Bum Desa? Tentu saja tidak. Sangat disarankan, yang mengikuti pelatihan tentang Bum Desa itu minimal tiga orang, yakni Kepala Desa, Pengelola Bum Desa, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kenapa harus bertiga, karena kunci penting dari keberhasilan Bum Desa adalah pada kekompakan dan kemampuan mereka bertiga.
Mereka bertiga harus punya pemahaman yang sama. Punya komitmen yang sama, serta punya kemampuan yang sama. Satu rasa. Satu Bahasa. Satu Desa. Lho…… kok niru-niru sumpah pemuda? Hehehe…. Benar. Harus ada kesepahaman bersama antara Pemerintah Desa, Bum Desa, dan BPD, untuk bersama masyarakat, memajukan Bum Desa mereka.
Bumdes Sukses, Desa Sejahtera, Indonesia Maju.
Begitu ya?
Trainer, Outbounder, PublicSpeaker
WA 0816777800
