Workshop Pengelolaan Bumdes Kotim Seruyan Katingan (Kalteng)
Rujukan pendirian Bumdes adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatya pasall 87 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Selanjutnya dengan bunyi yang relative sama, dapa juga ditemukan pada Pasal 4 ayat (1) Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015.
Yang terjadi kemudian berkenaan dengan regulasi tersebut diatas adalah, sejak 2015 sampai dengan 2020, Bumdes yang telah menyerap Rp 4,2 Triliyun dana desa dan menghasilkan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebesar Rp 1,1 Triliyun. Sebuah angka yang sangat besar. Meskipun juga ada catatan yang tidak menggembirakan. Dari 51.134 Bumdes yang didirikan, 2.188 diantaranya mangkrak dan 1.670 Mandul. Yang masih berjalan pun banyak yang terseok, meski sebagian besar Bumdes cukup aktif.
Di Kalteng sendiri, ada bumdes yang cukup menonjol. Misalnya Bumdes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mampu meraup omset bisnis Rp 500 juta lebih per bulan dan mampu naik ke pentas nasional sebagai Bumdes Paling Inovatif Nasional 2016. Selain itu, prestasi bumdes di Kalteng masih tergolong biasa saja.
Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dari 168 desa, sejumlah 154 desa telah membentuk bumdes. Dan dari jumlah itu, hanya 76 bumdes yang aktif. Alias kurang dari 50%-nya mati suri. Mengutip keterangan Yulian Albert Siram, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Kotim, ada beberapa kendala yang menjadi persoalan tak beroperasinya BUMDes.
Diantaranya adalah kendala dalam penyertaan modal, belum berbadan hukum, SDM yang belum berkompeten. Kendala sumber daya manusia (SDM) yang belum berkompeten menjadi hambatan sehingga BUMDes tidak berjalan karena ada keraguan dalam mengembangkan usaha.
Makjleb!
Gambaran perkembangan bumdes di Kotim adalah cerminan dari kendala kemajuan BUM Desa di banyak daerah di Indonesia dan juga di Kalteng. Sumbedaya manusia pengelola bumdes yang kurang memiliki semangat pengusaha, kemampuan teknis pengelolaan usaha, dan pelatihan yang kurang mengena adalah permasalahan utama. Selain ketidakpahaman akan para decision maker di desa dalam pengelolaan bumdes seperti kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Oleh karena itu dengan menerapkan pembelajaran aktif, peserta workshop Bumdes Borneo Development Centre, diarahkan untuk memahami prinsip Bumdes, regulasi bumdes, pengkajian dan Bumdes, pemilihan jenis usaha, pendirian Bumdes, perencanaan bisnis dengan Bisnis Model Canvas, analisa usaha, pengelolaan bumdes, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban Bumdes. Dengan aktifnya peserta dalam setiap sesi pelatihan, akan lebih berkesan dan meningkatkan kompetensi mereka. Terutama dikaitkan dengan kondisi nyata di desa mereka.
Alhasil, selama dua sampai tiga hari berlatih dengan praktek pada kasus nyata yang mereka hadapi, peserta lebih paham bagaimana mengelola bumdes yang lebih baik. Termasuk “mengkaji” kisah sukses yang telah berhasil meraup PADesa sampai miliyaran rupiah pertahun. Selain dapat rahasia suksesnya, peserta menjadi lebih termotivasi.
Dan agar workshop ini lebih nyambung dengan semua para penentu kebijakan di desa, disarankan agar workshop ini setidaknya diikuti oleh empat sampai lima orang utusan desa. Dua atau tuga orang dari pengelola Bumdes atau calon pengelola bumdes, satu orang kepala desa, dan satu orang dari BPD. Kenapa harus begitu banyak? Sebab pengelolaan bumdes harus dipahami oleh para pemangku kepentingan di desa. BPD dan Kades adalah dua unsur pokok yang sangat dominan perannya dalam menyokong keberhasilan bumdes.
Wah… kalau begitu biaya pelatihannya jadi besar sekali dong? Itu kalau pelatihannya di luar pulau dengan konteribusri yang super mahal, karena pelaksanaannya di hotel. Coba bikin pelatihan, bintek, atau workshop dengan inhouse training. Workshopnya di desa atau kecamatan saja. Bisa lebih ekonomis kan? Pastilah!
Kabar baiknya, workshop Bumdesnya tidak hanya untuk Kabupaten Kotim, Kobar, Seruyan, atau Katingan, di Kalteng. Melainkan juga untuk seluruh kabupaten kota seperti Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau, Lamandau, Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan, dan lainnya. Dapat juga dilaksanakan di Kalsel, Kaltara, Kaltim, dan Kalbar. Bahkan seluruh nusantara.
Ayo… tunggu apalagi. Segera hubungi kontak kami.
