Pelatihan CSR dan Bumdes, Sampit, Kalteng
Corporate Social Responsibilly (CSR) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) tidak hanya berkaitan dengan etika bisnis, namun juga mencakup kewajiban (mandatory) sebagai diatur dalam banyak peraturan perundangan di Indonesia. Dan kesadaran akan tanggungjawab ini juga berkaitan dengan operasional perusahaan, imej perusahaan, hingga lebih jauh keberlanjutan usaha perusahaan.
Dalam prakteknya, satu kuadran penting dalam CSR adalah pemberdayaan atau pengembangan masyarakat (community development), dimana terdapat upaya bagaimana mendiptakan kemandirian masyarakat, sehingga lebih berdaya menghadapi berbagai kendala yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, selain memerlukan anggaran yang cukup besar karena dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang alias berkelanjutan. Program CSR bergenre community development haruslah mempunyai perencanaan dan program yang matang.
Jika dikaitkan dengan kebijakan pembangunan perdesaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Undang-Undang Desa, program CSR mempunyai peluang yang besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih jika dikaitkab dengan otonomi desa. Tentu saja untuk dapat mencapai hal yang demikian, diperlukan adanya integrasi antara CSR dan pembangunan desa, terutama dikaitkan proses administrasi, keberlanjutan program, dan akuntabilitas.
Membangun sinergi antara CSR dan Bumdes sangat potensial untuk mendukung kepentingan pengembangan masyarakat desa dan kepentingan perusahaan sekaligus. Hanya saja yang diperlukan adalah bagaimana melakukan persiapan dan mengembangkan program yang tepat. Sebab, sebagaimana kita lihat dalam banyak pengalaman masalalu, banyak program pemerintah maupun yang kerjasama dengan swasta, meskipun tampak elok di konsep, namun karena programnya disusun tidak matang menjadi kurang mencapai sasaran.
Bagaimana dengan di Kalimantan Tengah?
Mengembangkan sinergi antara CSR dan Bumdes dalam pengembangan masyarakat sekaligus memajukan desa-desa di Kalteng, mempunyai potensi yang sangat besar. Terutama jika dikaitkan dengan banyaknya Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah ini.Setdaknya terdapat PBS Kelapa Sawit mencapai 329 Unit. Yang sudah operasional 182 unit dengan luas 1.909.185 ha. Sedangkan PBS yang belum operasional 155 unit, seluas 2.068.048 Ha (borneonews, 2018).
Di Kotawaringin Timur yang menjadi tempat operational PBS terluas di Kalteng saja ada 50 PBS kelapa sawit, PBS lintas kabupaten 10 PBS, dan juga satu PBS karet. Dari jumlah tersebut setidaknya ada 35 buah pabrik pengolahan kelapa sawit, dan satu pabrik pengolahan karet. Dengan produksi yang diproleh yakni, tandan buah segar (TBS) sebanyak 8.383 .070.190 kg, CPO 1.843.630.706 kg, kernel 375.922.421 kg, dan PKO 25.415.870 (borneonews, 2019). Belum lagi PBS di Katingan, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Pulangpisau, yang potensial mensinergikan Bumdes dan CSR.
Sedangkan dari usaha pertambangan sejumlah 420 IUP berdasarkan data dari ESDM Kalteng di tahun 2019. Sebaran tambang yang cukup luas di Kalteng dan hampir ada diseluruh kabupaten dan kota ini, dengan jumlah terbanyak di Barito Utara, mempunyai potensi yang cukup besar. Dengan demikian maka Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya juga daerah potensial pengembangan Bumdes dengan dukungan CSR.
Yang tentu saja potensi dan ketersediaan anggran yang besar dalam mensinergikan CSR dan Bumdes ini, tidak akan menjamin keberhasilan suatu program, tanpa perencanaan dan konsep yang jelas. Dan yang harus dicatat, peran perusahaan dalam sinergi CSR dan Bumdes tidak hanya menyangkut masalah bantuan dana. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan harus dikembangkan.
Bagaimana konkretnya? Selamat bertemu di inhouse training di perusahaan Anda. Bersama Borneo Development Centre. Kirimkan alamat email atau kontak WA perusahaan Anda sebagai gerbang pembuka kerjasaama kita, ke kontak kami. Salam santun membumi. Salam hebat bermanfaat.
