Pelatihan Pembangunan Daerah, Sampit, Kalteng
Pembangunan daerah yang efektif tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga “otak” yang bekerja prima. Dalam struktur pemerintahan kabupaten, fungsi ini seharusnya diemban oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) atau yang populer sekarang disebut Riset dan Inovasi Daerah. Sayangnya, realitas di lapangan sering kali memperlihatkan hal yang kontras. Banyak unit Litbang di kabupaten yang seolah mengalami “mati suri”, minim kegiatan kajian, dan miskin inovasi. Kekosongan fungsi intelektual ini bukan tanpa risiko; ia adalah awal dari kekacauan kebijakan publik.
Ketika Litbang tidak aktif, pemerintah daerah kehilangan basis data dan analisis mendalam yang diperlukan untuk merumuskan evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti). Akibatnya, dokumen perencanaan pembangunan sering kali hanya menjadi ritual administratif tahunan atau sekadar “copy-paste” dari tahun sebelumnya tanpa penyesuaian terhadap dinamika masalah terkini. Tanpa kajian yang valid, tidak ada kejelasan mengenai sektor mana yang harus diprioritaskan. Kebijakan akhirnya diambil berdasarkan insting politik semata atau keinginan sesaat, bukan kebutuhan mendesak masyarakat.
Dampak paling fatal dari absennya nalar riset ini adalah ketimpangan pemerataan pembangunan, khususnya di level desa dan kelurahan. Tanpa inovasi pemetaan wilayah yang akurat, alokasi sumber daya menjadi tidak tepat sasaran. Desa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar namun terisolasi, sering kali luput dari radar prioritas pembangunan. Percepatan kemajuan desa pun terhambat karena intervensi program yang diberikan tidak sesuai dengan karakteristik masalah lokal.
Cerminan paling nyata dari kegagalan ini adalah maraknya keluhan mengenai infrastruktur jalan yang rusak parah di pelosok kabupaten. Jalan berlubang yang menghubungkan desa-desa bukan sekadar masalah aspal yang terkelupas, melainkan bukti kegagalan pemerintah dalam memetakan jalur logistik vital melalui kajian ekonomi. Karena tidak adanya data riset yang menunjukkan betapa krusialnya jalan tersebut bagi perputaran ekonomi warga, perbaikannya terus ditunda demi proyek lain yang mungkin kurang berdampak.
Sudah saatnya pemerintah kabupaten menyadari bahwa pembangunan tanpa riset ibarat berjalan dalam kegelapan. Kita mungkin terus bergerak dan menghabiskan anggaran, namun tanpa arah yang jelas, daerah hanya akan jalan di tempat sementara warganya terus berteriak menuntut perbaikan yang tak kunjung datang. Revitalisasi fungsi Litbang adalah syarat mutlak untuk menyelamatkan masa depan pembangunan daerah.
Keberadaan litbang yang hidup dan bergerak aktif, merupakan kebutuhan bagi daerah yang ingin membangun berbasis data dan analisa ilmiah yang relevan dan bukan hanya berdasarkan selera atau kemauan para decision maker yang cenderung memaksakan kehendak dan punya kepentingan sendiri dibalik apa yang mereka sebut sebagai “pembangunan untuk rakyat”, sebagaimana sering mereka ucapkan saat kampanye.
So, jika daerah Anda ingin bagaimana mengoptimalisasikan APBD-nya untuk percepatan dan pemerataan pembangunan desa dengan bersikap lebih akomodatif terhadap hasil musrenbang desa/kelurahan, Pelatihan Optimalisasi APBD yang ditawarkan Borneo Development Centre merupakan pilihan yang rasiona dan terbaik. Hubungi kontak kami untuk mendapatkan penawaran ataupun informasi tambahan.
Salam hebat bermanfaat.
