Pelatihan Pembangunan Perdesaan, Sampit, Kalteng
Setiap tahun, balai desa dan kantor kelurahan dipenuhi antusiasme warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Daftar keinginan disusun, dari perbaikan jalan rusak, irigasi sawah, hingga fasilitas kesehatan. Namun, setiap tahun pula, antusiasme itu berujung pada kekecewaan klasik: usulan masyarakat “hilang di tengah jalan” saat APBD Kabupaten/Kota disahkan.
Fenomena ini menciptakan persepsi berbahaya bahwa Musrenbang hanyalah “ritual penggugur kewajiban” atau formalitas belaka. Mengapa APBD—yang sejatinya adalah uang rakyat—justru tumpul dalam melayani kebutuhan paling mendesak di akar rumput?
Distorsi Prioritas dan Kegagalan Memahami Kebutuhan
Masalah mendasar terletak pada kegagalan menerjemahkan usulan menjadi prioritas. Seringkali, pemerintah daerah terjebak dalam rutinitas copy-paste program tahun sebelumnya, tanpa benar-benar membedah mana yang mendesak (urgent) dan mana yang sekadar penting (important).
Akibat kurangnya pemahaman mendalam tentang penetapan prioritas pembangunan daerah, usulan desa yang krusial sering tergeser oleh program “titipan” atau proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Filter prioritas yang seharusnya berbasis data dan kebutuhan riil, justru menjadi bias oleh kepentingan elit.
Benang Kusut Koordinasi Antar-Lembaga
Namun, faktor yang paling mematikan adalah buruknya sinkronisasi dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses penganggaran seringkali berjalan secara sektoral, seolah-olah setiap dinas memiliki kerajaan sendiri.
-
Bapperida/Bappeda merancang perencanaan di atas kertas, namun sering kali tidak “kawin” dengan kemampuan fiskal yang dihitung oleh DPKAD (Badan Keuangan).
-
Setda, yang seharusnya menjadi dirijen atau koordinator utama birokrasi, kerap gagal menjembatani kesenjangan komunikasi ini.
-
Ditambah lagi, dinamika politik di DPRD saat pembahasan anggaran sering kali mengubah peta perencanaan yang sudah disusun dari bawah, membuat usulan Musrenbang semakin terpinggirkan.
Akibat ego sektoral dan minimnya dialog integratif antara Bapperida, DPKAD, Setda, dan DPRD, APBD yang lahir adalah APBD kompromi, bukan APBD solusi. Selama koordinasi ini tidak dibenahi, dan selama ego sektoral masih mendominasi, Musrenbang hanya akan menjadi panggung sandiwara, dan APBD akan terus gagal menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat.
Sudah saatnya APBD dikembalikan ke khittahnya: melayani rakyat, bukan melayani birokrasi.
Jika Kabupaten/Kota Anda perlu mengoptimalkan APBDnya untuk memeratakan dan mempercepat pembanguan dengan konsep 100% usulan Musrenbang Desa/Kelurahan diakomodir dalam APBD, tanpa menambah anggaran, sila hubungi Borneo Development Centre. Dengan kompetensi dan pengalaman yang teruji, Kontak Kami siap membantu. Salam hebat bermanfaat.
