Pelatihan CSR Sampit, Kalteng
Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan primadona “baru”dalam konsep pembangunan di Indonesia. Program yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia biasa disebut sebagai TJSL Perusahaan alias Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini, menarik karena adaya kewajiban perusahaan (corporate) untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat di sekitarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan terbatas dan turunannya.
Adanya ketentuan tersebut membuat program TJSL Perusahaan eeee…. CSR yang seawalnya adalah sukarela berubah menjadi kewajiban (mandatory). Ini juga menjadi pembeda CSR di Indonesia, sebab di beberapa negara, pelaksanaan CSR lebih bersifat sukarela, berdasarkan kwsadaran moral dan etika bisnis. Sebab kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan akan mempengaruhi pada operasional perusahaan, keberlanjutan usaha, dan pada juga citra (image) dari perusahaan yang bersangkutan.
Ketika satu perusahaan melaksanakan sendiri program CSR, tentu ada maksud tertentu dari perusahaan itu, dan jika itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akuntabilitas dari program CSR tersebut, terbatas kepada manajemen perusahaan. Sedangkan kepada pemerintah, kewajibannya hanyalah memberi laporan. Laporan penting, selain berkenaan dengan kepentingan perusahaan, juga penting bagi pemerintah setempat sebagai administrator wilayah.
Menjadi berbeda ketika kemudian, program CSR itu dilaksanakan oleh pemerintah setempat, entah level desa atau kabupaten, atau yang lebih tinggi lagi. Dimana perusahaan hanya “menitipkan” uang sebagai program CSR-nya. Dalam konteks ini akuntabilitasnya menjadi dua sisi, yakni akuntabilitas di perusahaan yang bersangkutan dan akuntabilitas di pengelolaan keuangan negara. Sehingga ada dua akuntabilitas yang kemudian harus dipertanggungjawabkan.
Karena dana CSR yang diterima oleh pemerintah merupakan bentuk dari penerimaan negara ataupun penerimaan daerah, maka payung hukumnya pun harus jelas dan sekali lagi, terikat pada pertanggungjaban penggunaan uang negara. Oleh karenanya, penggunaan dana CSR tersebut harus jelas. Artinya selain dapat diruntut asal muasal dan jumlahnya, harus dapat pula dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jangan difahami dana CSR sebagai dana non-budgeter yang dapat digunakan begitu saja. Ini jika kita memegang prinsip akuntabilitas.
Secara prinsip, dana CSR yang masuk ke pemerintah selayaknya masuk ke APBD dahulu atau ke APBDesa dahulu sebelum digunakan. Ini agar jelas pertanggungjawaban dan arah penggunaannya, sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bagi perusahaan, dan bagi pemerintah setempat, termasuk pada sisi akuntabilitas dan kejelasan program. Dan khusus di desa, Borneo Development Centre mengembangkan metode tersendiri untuk mencapai hal tersebut, yang kami sebut sebagai integrasi CSR dan pembangunan desa.
Dan sesuai konteks CSR, masyarakat yang terdampak atas operasional atau kegiatan perusahaan tersebutlah yang paling utama mendapat prioritas mendapat manfaat dari program CSR. Terutama masyarakat sekitar perusahaan yang rentan. Dalam konteks ini kita mengenal adanya empat klasifikasi CSR yakni sebagai social lisency operate, charity, conflict prevention, dan community development, yang akan kita bicarakan pada kesempatan lain. Insya Allah.
Bagaimana pendapat Anda?
Salam santun membumi.
Jadi jika lembaga atau perusahaan Anda memerlukan pelatihan atau training CSR terutama berkaitan dengan integrasi CSR dan pembangunan desa, silahkan menghubungi kontak kami. Dengan pengalaman dan kompetensi kami, insya Allah kita bekerjasana untuk pelatihan yang berkesan. Baik yang di Sampit, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Banjarbaru, Pelaihari, Tanah Laut, Martapura, Samarinda, Balikpapan, Magelang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Manado dan daerah lain di Kalsel, Kaltim dan lainnya. BDC Training: Communication, Leadership, Manajemen. Normansyah : Inspiratif, Praktikal, dan Humanis.
