Pelatihan Bumdes, Kotim Kalteng
Adakah Bumdes di daerah Anda yang dapat mencetak PADes? Berapa besar sumbangan Pendapatan Asli Desa itu berkontribusi dalam pembangunan di masing-masing desa? Atau justru banyak yang sudah membentuk BUMDes tetapi mangkrak?
Dalam konteks ini kita berhadapan dalam dua hal, pembinaan dan dukungan penelitian. Ini penting untuk dapat menjawab pertanyaan di awal tulisan ini.
Pembinaan perlu ditelaah, karena Undang-Undang Desa sudah berlaku hampir delapan tahun. Pelatihan atau binteknya pun, mungkin sudah dijalankan dengan sangat gebyar alias meriah. Mungkin pelatihannya di kota besar atau daerah wisata yang terkenal, di hotel mewah dan dengan dihadiri pejabat daerah. Dan itu di luar pulau. Sehingga selain menggunakan kontribusi yang mahal, peserta harus pula mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi. Betulkah?
Apakah kemudian ada pendampingan saat Bumdes menjalankan usaha? Seberapa banyak pembinaan yang dilakukan oleh institusi terkait? Ya… ini hanyalah pertanyaan orang awam, ketikan mencoba mencermati tentang perkembangan bumdes yang konon, bagai kerakap tumbuh di batu. Hidup segan mati tak mau. Padahal bumdes digadang-gadang, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Setidaknya mampu secara signifikan mampu menyumbang PADes alias pendapatan asli desa.
Selain pembinaan, dukungan penelitian juga penting dalam upaya membantu bumdes dalam pengembangan usaha. Jika institusi pemerintah yang membina dan atau mendampingi bumdes itu diharapkan dapat menjadikan bumdes berada pada rel yang benar, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik, lalu berkembang dan maju. Peran penelitian adalah menyediakan informasi, ke arah mana sebaiknya pengembangan bumdes itu dilaksanakan. Sekaligus mengevaluasi, bagaimana kondisi bumdes yang ada sebenarnya dan bagaimana strategi pembinaan selama ini dijalankan. Apakah efektif atau sebaliknya.
Dan pendampingan ataupun penelitian ini, sekali lagi, memerlukan sumberdaya manusia yang tepat. Hal yang sama berlaku saat memilih pengelola bumdes atau bumdesa. Artinya pemilihan pejabat yang serampangan berkenaan demikian, akan berdampak buruk pada perkembangan bumdes di suatu wilayah. Maka jalan terbaiknya adalah memilih secara obyektif dan bukan atas dasar like and dislike. Selera semata, yang mengutamakan hal-hal yang sifatnya kepentingan politis ataupun transaksional.
Hal lain, adalah perlunya dukungan anggaran yang memadai dalam pembinaan dan pendampingan bumdes. Termasuk untuk keperluan penelitian yang mendukung perkembangan bumdes ini. Dan… bay the way… apa sih yang sudah disumbangkan lembaga penelitian yang ada di kabupaten Anda untuk membantu bumdes? Atau apakah pembinaan dan pendampingan bumdesa selama ini sudah berjalan baik?
Jadi jika Anda atau lembaga Anda perlu melakukan pelatihan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Desa alias Bumdes atau Bumdesa, silakan menghubungi kontak kami. Dengan pengalaman dan kompetensi yang kami punya, in syaa Allah akan membuat kerjasama kita menjadi berdampak dan bermanfaat. Baik bagi Bumdes di Kotim, Kobar, Seruyan, Katingan, Lamandau, Sukamara, Kapuas, Barito Utara, Barito Kuala, Barito Selatan, Barito Timur, Tanah Laut, Palangkaraya, Banjarmasin, atau daerah lainnya. Baik di Kalsel, Kaltim, Kalteng, maupun provinsi lainnya. Lembaga kami siap bekerjasama.
