Desa dalam Visi Misi Kepala Daerah
Dalam setiap penyampaian visi dan kepala daerah, biasanya masing-masing calon berusaha membuat yang sehebat mungkin. Setidaknya semenarik mungkin, agar dapat menarik simpati dari para konstituen alias para pemilih. Ini kadang membuat visi dan misi itu tidak berakar di bumi dan terlalu muluk, sehingga terasa utopis. Bahkan tidak jarang ditemui, visi dan misi yang capaiannya sulit sekali diukur. Ini akan menyulitkan menilai bagaimana pencapaian yang diraihnya dalam periode kepemimpinannya.
Sebagai primadona baru pembangunan daerah, desa menjadi perhatian penting pembangunan Indonesia, terutama pasca terbitnya Undang-Undang Desa. Bukan hanya pada masalah kucuran dananya yang demikian besar, namun juga menyangkut munculnya paradigma baru pembangunan di Indonesia. Dimana desa tidak lagi menjadi bawahan kabupaten semata, namun juga memiliki otonomi tersendiri dalam mengatur “rumah tangga” sendiri. Desa mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah sendiri yang disebut RPJMDesa, punya Rencana Kerja sendiri yang disebut RKPDesa, bahkan desa memilik “parlemen” sendiri yang dinamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Untuk menyokong ekonomi desa, lebih jauh, desa pun dapat mendirikan badan usaha sendiri yakni Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Suatu wadah ekonomi yang dikelola dengan baik, dapat menjadikan soko guru ekonomi desa. Bahkan dapat membuat desa menjadi mandiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapat dari bagi hasil keuntungan bumdes. Keuntungan Bumdes juga dapat digunakan untuk membantu kaum miskin di desa atau kegiatan lain yang membantu masyarakat desa yang tidak mampu.
Bagaimana dengan perhatian calon kepala daerah tergambar dari bagaimana visi dan misinya, termasuk program yang ditawarkan untuk pembangunan desa. Sepanjang pengamatan kami, terhadap visi banyak kepala daerah, terutama visinya, sangat jarang yang secara spesifik menekankan pada pentingnya mengangkat potensi desa sebagai pilar utama pembangunan daerahnya. Padahal desa dapat menjadi motor ekonomi daerah jika potensinya dioptimalkan.
Ada juga visi beberapa kepala daerah yang menunjukkan simpatinya kepada pembangunan desa, terbatatas hanya menawarkan menaikkan bantuan untuk desa ataupun peningkatan semacam tunjangan untuk kepala desa dan perangkatnya, juga BPD. Konteks yang demikian tampaknya lebiih pada upaya menarik dukungan para kepala desa sebagai vote getter Pilkada. Hanya beberapa calon kepala daerah yang programnya mendasar dalam membangunan desa dan calon kepala daerah yang demikian sebenarnya lebih apresiasi terhadap kemajuan desa di daerahnya.
Misalnya saja yang berani memastikan tertampungnya usulan musrenbang di APBD, berani menanggung biaya pelatihan kepala desa yang selama ini ditanggung APBDesa menjadi beban APBD, atau bagaimana kepala daerah memiliki strategi jitu meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemerataan penempatan ASN seperti tenaga medis dan pendidik sampai ke desa terpencil. Ini akan lebih bermanfaat bagi warga desa, bahkan bagi kepala desa dan perangkatnya. Artinya, dalam hitungan yang jeli, lebih tinggi faedahnya daripada menaikkan penghasilan tambahan kepala desa.
Jadi, jika pemerintah desa ataupun kabupaten bahkan provinsi memerlukan pelatihan pembangunan perdesaan yang aplikatif dan inovatif, silakan menghubungi lembaga kami melalui kontak yang tersedia di web kami. Pelatihan bumdes, perencanaan pembangunan desa, bintek kepemimpinan Kepala Desa, atau peningkatan kapasitas BPD. Silakan bergabung bersama kami. Baik di Kabupaten Kotim, Kutim, Kobar, Barsel, Lamandau, Kapuas, Katingan, Seruyan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Pulau Laut, Barito Kuala, Malang, Jember, Banyuwangi, Sragen, Magelang dan kabupaten lainnya di Indonesia. Baik di Kalteng, Kalsel, Kaltim, atau provinsi lainnya.
Sukses selalu. Salam hebat Bermanfaat.
