Pelatihan Bumdes Kotim, Kalteng
Meskipun sudah digaungkan sejak beberarapa tahun silam, keberadaan Bumdes di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimanten Tengah, masih jauh dari harapan. Memang sih, ada beberapa Bumdes yang mempunyai kinerja menonjol dibandingkan dengan bumdes lainnya. Namun keberadaan bumdes tersebut juga belum signifikan. Jumlah bumdes yang mencatat kinerja lumayan itupun masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah bumdes yang ada. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah desa di daerah ini.
Cukup menarik pernyataan anggota DPRD Kotim tersebut. Menurut Agus, sebagaimana dimuat dalam media online klikkalteng, Jum’at 25 Maret 2022 tersebut menyebutkan bahwa BUMDes di Kotim perlu pendampingan maksimal, pimpinan harus profesional. “Saya kira BUMDes ini banyak sektor usaha yang bisa digarap jika memang didampingi dilatih hingga profesional,” lanjutnya. Ditambahkannya, BUMDes harusnya dikelola orang yang memiliki naluri usaha dan ptofesional.
“Cari warga yang betul-betul mum, jangan jadi direktur BUMDes merangkap pekerjaan lain. Akhirnya nanti jadi tidak fokus mengurusnya.” Ujar beliau.
Sedangkan, Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnoor, mbengharapkan agar para kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur mengembangkan BUMDes untuk mendorong kemajuan perekonomian di desa. “Saya berharap para kades bisa mengembangkan BUMDes dengan jenis-jenis usaha baru yang dapat mendorong perekonomian. Desa-desa yang mempunyai kerjasama agar dapat membentuk Bumdes Bersama.” Ujar Bupati Kotim, sebagaimana dimuat di radar sampit, Rabu, 25 Januari 2023 lalu. Meskipun Halikin tidak menyebut jenis usaha baru apa yang akan dipilih BUMDes dan bentuk kerjasama apa yang akan dilakukan. Menurutnya, Kades harus bisa menyesuaikan dengan potensi desa seperti pengelolaan wisata, sawit, pertanian, dan lainnya.
Pada sisi lain, Syahbana, anggota DPRD Kotim dari Partai Nasdem mengungkapkan adanya kebingungan dari beberapa kades yang masih kebingungan dalam menentukan jenis usaha yang tepat untuk dikembangkan di desanya. Dan pihak desa sudah beberapa kali melakukan studi banding ke daerah lain untuk melihat secara langsung dan belajar cara mengelola BUMDesa . Namun sampai kini belum memberikan dampak yang berarti bagi desa dalam mengelola BUMDes. “Dengan adanya pembinaan dari pemerintah daerah diharapkan bisa lebih cepat berkembang. Tanpa campur tangan pemerintah daerah, saya kira BUMDes akan sulit berkembang ,” kata Syahbana sebagaimana dikutip Kalteng Pos, Rabu 7 Februari 2018.
Jika kita cermati pendapat wakil rakyat dan penyataan Bupati Kotim, setidaknya ada tiga poin penting. Pertama adalah perlunya memilih pengelola BUMDes yang profesional yang fokus mengurus BUMDesa. Yang kedua adalah perlunya pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan BUMDesa. Serta yang ketiga adalah bagaimana BUMDes menjadi maju dan berkontribusi terhadap pembangunan desanya. Ketiga hal tersebut saling terkait dan merupakan titik kritis dalam pengembangan BUMDes.
Menjawab permasalahan tersebut, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Diawali dengan perencanaan dan penganggaran yang dapat menunjang pengembangan BUMDes melalui APBD Kabupaten. Pelatihan dan pendampingan bumdes tidak selayaknya mengandalkan APBDesa, apalagi dengan meminta pemerintah desa atau BUMDes berkontribusi dengan membayar biaya pelatihan BUMDes kepada pihak ketiga,, dengan pelatihan yang dilaksanakan di hotel di kota besar di daerah lain. Yang kedua adalah perlunya petugas yang membina bumdes, baik yang di kabupaten maupun di kecamatan yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam pembinaan Bumdes. Demikian juga dalam hal pengangkatan Camat sebagai pembina wilayah, yang semestinya memiliki kriteria tertentu sehingga faham pembangunan wilayah. Serta yang ketiga, perlunya perbaikan dalam pola pelatihan dan pendampingan bumdes.
Pemkab perlu keberanian untuk mengevaluasi kebijakannya terhadap tiga hal diatas, dan terutama dalam keberpihakannya secara keseluruhan dan secara strategis pada pembangunan desa. Dan berkaitan dengan pelatihan pembangunan BUMDes, Borneo Development Centre, juga menyediakan jasa pelatihan BUMDes dengan materi mencakup prinsip usaha bumdes, regulasi bumdes, pengkajian potensi desa, pemilihan jenis usaha, perencanaan bisnis bumdes, pendaftaran bumdes, pengelolaan bumdes, pelaporan dan pertanggungjawaban bumdes.
Materi pelatihan 70% praktek, dimana peserta aktif belajar dalam menyusun kajian dan perencanaan hingga pelaksanaan bisnis. Termasuk didalamnya melakukan analisa kelayakan bisnis yang akan dijalankan dan melakukan perhitungan usahanya. Rumit dan repot? Tentu saja tidak, sebab pelatihan ini selain berpola pelatihan peserta aktif (active learning) dengan metode “asik” yang kami kembangkan. Untuk memahami proses dan analisa bisnis, menggunakan pendekatan BMC (Bussiness Model Canvas) yang simpel, namun terbukti efektif digunakan di perusahaan mikro hingga besar.
Silakan hubungi kontak kami, untuk informasi lebih lanjut.
