Pelatihan Pembangunan Perdesaan, Sampit, Kalteng
Salah satu paradoks terbesar dalam otonomi daerah saat ini adalah besarnya serapan anggaran yang sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak daerah terjebak dalam siklus pembangunan yang stagnan, bukan karena kurangnya dana, melainkan karena kegagalan fatal dalam menyusun prioritas.
Ketidakpahaman mendasar mengenai makna dan cara menentukan prioritas menjadi akar masalahnya. Seringkali, pemerintah daerah dan penyusun kebijakan terjebak dalam pemikiran bahwa “semua usulan adalah penting.” Padahal, dalam prinsip manajemen strategis, ketika segala sesuatu dianggap prioritas, maka sejatinya tidak ada yang diprioritaskan. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdistribusi tipis ke ribuan kegiatan kecil yang tidak memiliki daya ungkit (leverage) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan sosial.
Untuk memutus mata rantai inefisiensi ini, diperlukan intervensi edukatif dan teknokratis yang terstruktur. Solusi nyata hadir melalui program pelatihan bertajuk “Optimalisasi APBD untuk Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Desa.” Pelatihan dapat dilaksanakan selama satu sampai dua hari, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah kabupaten/kota.
Pelatihan ini dirancang sebagai wadah kolaborasi strategis antara Perangkat Daerah (Eksekutif) dan DPRD Kabupaten/Kota (Legislatif). Sinergi kedua lembaga ini sangat krusial karena DPRD memegang fungsi budgeting, sementara Perangkat Daerah memegang fungsi eksekusi. Tanpa kesepahaman tentang teknik penentuan prioritas, tarik-menarik kepentingan politik seringkali mengalahkan kebutuhan teknokratis.
Melalui kerjasama pelatihan ini, para pemangku kebijakan akan dibekali dengan Pemahaman Konseptual untuk membedakan antara ‘keinginan’ dan ‘kebutuhan mendesak’ masyarakat desa. Teknik Analisis Prioritas, menggunakan metode terukur untuk menilai program mana yang memberikan multiplier effect (dampak ganda) terbesar bagi percepatan pembangunan desa. Serta Penyelarasan Visi dengan menyamakan persepsi bahwa APBD adalah instrumen pemerataan, bukan sekadar angka yang harus dihabiskan.
Dengan tertanamnya pemahaman dan teknik penentuan prioritas yang benar, diharapkan APBD tidak lagi habis untuk program seremonial atau infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Sebaliknya, anggaran daerah akan bertransformasi menjadi mesin pendorong yang efektif untuk mempercepat kemandirian desa dan menciptakan pemerataan pembangunan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat
Jika daerah Anda ingin mencapai prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan mempercepat dan memeratakan pembangunan desa/kelurahan di wilayahnya, pelatihan ini adalah strategis dan menentukan. Terutama di era efisiensi anggaran, dimana setiap rupaih mestinya dapat berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Sila menghubungi Kontak Kami. Dengan fasilitator berpengalaman dan kompeten, Borneo Development Centre siap bekerjasama.
Ingarlah, tidak ada daerah yang tertinggal. Yang ada hanyalah yang gagal menentukan prioritas.
Salam hebat bermanfaat.
