Pelatihan Perangkat Desa, Kotim, Kalteng
Kesadaran bahwa sumberdaya manusia menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, sudah lama disadari oleh instansi pemerintah, perusahaan, termasuk pemerintahan desa. Oleh karenanya, tidak heran jika banyak organisasi memberikan kesempatan kepada karyawan ataupun pegawainya dalam meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan organisasi tersebut. Baik yang menyangkut keterampilan, pengetahuan, maupun sikap.
Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan memilih sebuah pelatihan untuk pegawai atau karyawan. Pertama adalah perlunya melakukan analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis). Yang kedua adalah menetapkan, pelatihan mana yang menjadi prioritas, termasuk penentuan waktu pelatihannya. Ketiga, adalah menentukan model pelatihannya. Dan yang keempat adalah memilih lembaga atau provider pelaksana pelatihannya.
Analisa kebutuhan pelatihan menyangkut gap atau selisih antara kebutuhan organisasi akan keahlian tertentu yang diperlukan berikut jumlah personelnya. Jadi tidak bisa asal saja. Misalnya ada himbauan dari pihak yang berkuasa atau hanya karena kepentingan pejabat tertentu, maka organisasi dibawahnya harus ikut, dengan alasan ewuh pakewuh apalagi takut kalau dicap tidak loyal. Sedangkan memilih model pelatihannya adalah apakah dilaksanakan di tempat sendiri (inhouse training) ataukah di luar tempat sendiri. Misalnya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan organisasi lain atau provider pelatihan.
Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah efektivitas pelatihan atau training. Yakni seberapa besar kemungkinan pelatihan yang akan dilaksanakan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Tentu saja sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pelatihan tersebut. Meskipun pelatihan sebenarnya adalah investasi dan bukan sekedar biaya, namun menghitung seberapa hasil yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan adalah keharusan. Ini namanya menghargai bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan sesuatu manfaat yang minimal setara dengan jumlah yang dikeluarkan (value for money).
Berkenaan dengan pelatihan aparat desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maupun organ desa lainnya. Perlu dipertimbangkan hal-hal tersebut diatas. Misalnya apakah pelatihannya harus di luar pulau dan di hotel yang mewah, dengan biaya transportasi dan kontribusinya ditotal mencapai belasan juta rupiah per orang. Pelatihannya dua hari, sementara lama ke tempat pelatihan dan pulangnya tiga hari atau lebih. Masih untung kalau pelatihannya full dua hari. Kalau hanya setengah hari, sedangkan sisanya dipakai untuk workshop (working and shopping). Atau dikemas dalam study banding, tetapi isinya lebih banyak jalan-jalan. Macam mana bro?
Oleh karenanya, pelatihan lokal di kecamatan, kabupaten, ataupun di desa saja. Atau paling jauh di provinsi menjadi pertimbangan yang perlu dipikirkan. Jikapun harus menggunakan provider lokal, sudah ada kok. Tinggal bagaimana memanfaatkan dan menyusun kerjasama yang baik. Selain itu, alangkah baiknya atau memang seharusnya, biaya pelatihan untuk aparat desa dianggarkan dalam APBD. Baik APBD Kabupaten maupun provinsi. Sehingga desa tidak perlu membayar kontribusi kepada pihak lain, yang ada kalanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Semoga desa kita menjadi lebih maju dan Berjaya.
Informasi lebih lanjut sila klik link berikut:
